Sangat disadari, keberadaan Satpol PP dan WH Aceh cukup banyak memberi kontribusi dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh, mulai dari masa sosialisasi, periode pembinaan hingga periode pelaksanaan tindakan seperti upaya paksa misalnya. Peran dan fungsinya sudah demikian luas, namun praktiknya ternyata tidak semua kewenangan itu dapat dilaksanakan sebagaimana amanah qanun hukum acara jinayah. Seharusnya proses upaya paksa dapat dilakukan sepenuhnya oleh penyidik PPNS Satpol dan WH Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP di Kota Banda Aceh dan mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan upaya paksa di Kota Banda Aceh dalam penegakan qanun acara jinayah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan jenis penelitian ini bersifat field research (penelitian lapangan) sementara teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan optimalisasi Pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan Qanun Hukum Acara Jinayah di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan upaya paksa berdasarkan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sudah diterapkan sejak pemberlakuan Qanun Hukum Acara Jinayah, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, namun tidak selalu mudah dilaksanakan, karena ada faktor di dalamnya, yaitu perlengkapan alat tugas dalam tindakan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH belum memadai, penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh belum mampu berdiri sendiri, belum adanya ruang tahanan khusus, masih rendahnya sarana dan prasarana bagi penyidik PPNS Satpol PP dan WH, anggaran dana yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidik yang sesungguhnya.