Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di Kabupaten Pidie dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah, dimana sebagian besar masyarakat pemegang hak kepemilikan tanah di Kabupaten Pidie belum memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah. Partisipasi masyarakat sangat rendah karena mungkin dibeberapa masyarakat belum begitu mengerti manfaat dari sertifikat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor spertanahan Kabupaten Pidie serta hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie belum berjalan cukup efektif meskipun telah menggunakan berbagai sarana. Pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung efektifitas sertifikasi tanah. Petugas kantor pertanahan menunjukkan komitmen, kepatuhan etika, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur birokrasi yang jelas dan sikap kooperatif pelaksanaan menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan ini adalah ketidakmampuan finansial dan kurangnya sistem informasi dan komunikasi yang mempengaruhi biaya dan efisiensi pengeluaran. Rekomendasi peneliti pada penelitian ini adalah agar pemerintah Kabupaten Pidie dapat mengoptimalkan efisiensi proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan dan berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.