Lembaga Tuha Peut sangat mempengaruhi roda pemerintahan Gampong. Jika dilihat dari Tuha Peut Gampong mempunyai tugas membahas dan menyetujui anggaran; membahas dan menyetujui qanun gampong; mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong; menyalurkan aspirasi masyarakat; merumuskan kebijakan gampong; memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik; dan menyelesaikan sengketa. hasil pengamatan awal dapat dijelaskan bahwa belum maksimalnya peran Tuha Peut dalam perencanaan pembangunan di gampong dimana jumlah kehadiran anggota rapat sehingga sering tidak didatangi, dan kurangnya ide atau saran dari Tuha Peut untuk pembangunan bagi pemerintahan Gampong di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana analisis peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Kedua, bagaimana analisis peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menurut Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa Tugas Tuha peut sangat besar jika betul-betul dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu Tuha peut itu harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Namun tidak semua anggota Tuha peut di Gampong Pasie Keubeu Dom dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa orang anggota Tuha peut yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai Tuha peut. Seperti kurang mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong yang di sebutkan dalam Pasal 18 huruf a dan c. Didalam Fiqh Siyasah kedudukan Tuha Peut sama dengan lembaga ahlu al- halli wa al-
‘aqdi. Pertama, bermusyawarah, ahlul halli wal aqdi dan Tuha peut dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara membahasnya bersama-sama untuk menemukan cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kedua, mempunyai persamaan dalam pengawasan disetiap kebijakan. Ketiga, menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari manapun. Keempat, sebagai tempat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kelima, membuat peraturan hal ini sama-sama dimiliki oleh Tuha peut dan ahlul halli wal aqdi. Keenam, Ahlul halli wal aqdi menegakkan aturan yang telah ditentukan secara tegas dalam syariat yang diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist.