Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,di daerah,dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan. Lapas sebagai sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelayanan publik bagi bekas warga binaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh yang beralamat Jl. Laksamana Malahayati No.6, Baet, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling dan Data sekunder berupa dokumen yang terkait dalam pelayanan dalam pembimbingan klien dewasa di balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh (BAPAS). Teknik Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa bagaimana pelayanan publik bagi bekas warga binaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dari seluruh aspek penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dengan aspek penilaian kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan publik telah dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan.