Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka serta berperan menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum, salah satu di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan itu kemudian membuat lembaga Mahkamah Konstitusi dapat merubah tatanan hukum yang ada di Indonesia, dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi permasalahan dikarenakan pada sebagian putusannya memuat norma baru dan yang diputuskan melebihi daripada apa yang dimohonkan (ultra Petita), sedangkan di lain putusan Mahkamah Konstitusi menolak melakukan hal tersebut serta menolak untuk mengabulkan seluruh permohonan para pemohon. Padahal alasan-alasan Konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon sudah sangat mendesak agar permohonan dikabulkan, maka dapat ditarik beberapa batasan masalah yaitu mengenai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung Norma baru menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 dan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law research), dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach) serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulannya adalah mahkamah konstitusi boleh menambahkan norma untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia karena pasal yang melarang mahkamah konstitusi memuat norma baru telat ditiadakan.