Kebijakan Pemerintah Abya dalam Membina Kerukunan Umat Beragama

Baizawi, 321303332 (2018) Kebijakan Pemerintah Abya dalam Membina Kerukunan Umat Beragama. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Kerukunan Umat Beragama)
BAIZAWI.pdf - Updated Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Form B dan Form D.pdf

Download (521kB) | Preview

Abstract

Setiap negara di dunia memiliki keunikan tersendiri dalam membina dan memelihara kerukunan umat beragama. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja kerena keanekaragaman suku, budaya,bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai pondasi ideal, meletakkan segenap upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu.Namun bisakah kerukunan dijadikan salah satu cara keakraban terhadap umat beragama yang ada di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), namun sampai saat ini hubungan atara pemerintah dengan masyarkat muslim maupun non muslim masih dipandang baik. Adapun rumusan masalah skripsi ini adalah Apa saja kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama dan Apa saja faktor penghambat pendirian rumah ibadah non muslim di Abdya. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Abdya terhadap kebijakan yang dilakukan baik kepada masyarakat muslim maupun non muslim. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dimana langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukan dari segi pelayana pemerintah terhadap umat Islam, Kristen dan Budha sudah dipandang baik oleh masyarakat baik dari segi pelayanan sosial, ekonomi dan kegamaan, namun dari segi pelayanan kegamaan terdapat beberapa kendala antara umat Islam dan Budha yang mana umat Budha belum diberi izin membangun rumah ibadah oleh umat muslim walaupun jumlah mereka sudah melebihi namun masyarakat belum mengeluarkan izin atau rekomendasi maka dari itu pemerintah juga tidak bisa memberi izin terhadap pendirian rumah ibadah umat budha. Umat Islam masih sangat fanatik mendangar rumah ibadah umat lain, umat Islam mau berbaur dengan umat non muslim dalam segala aktifitas harian, pada saatumat Budha meminta untuk mebangun rumah ibadah masyarakat masih sangat sedikit yang mebolehkan. Umat non muslim sudah merasa nyaman tinggal berdampingan dengan umat muslim di Abdya karena pemerintah selalu senantiasa menjaga dan melayani masyrakat dengan baik. Harapan umat umat non muslim kepada pemerintah untuk dapat diberi pencerahan kepada umat muslim supaya bisa menerima permintaan dari umat Budha. Tetapi yang terpenting umat budha masih diberi hak kebebasan untuk beribadah di rumah masing-masing dan itu sudah sangat bersyukur.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dra. Nurdinah Muhammad,MA; 2. Mawardi, s.Th.I,MA
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Pemerintah, Kerukunan Umat Beragama
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > S1 Ilmu Ilmu Perbandingan Agama
Depositing User: Baizawi amiruddin
Date Deposited: 23 May 2018 03:47
Last Modified: 23 May 2018 03:47
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3842

Actions (login required)

View Item View Item
TOP