Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah daerah Aceh Besar dalam melindungi produk lokal, khususnya olahan makanan, di Gampong Binaan Wisata Kecamatan Lhoknga. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya langkah konkret dalam mendaftarkan merek produk lokal, meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual dan merugikan produsen serta ekonomi lokal. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM menyediakan biaya untuk pendaftaran merek, tanggung jawab primer tetap pada pemerintah daerah. Pentingnya perlindungan merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan peran pemerintah dalam menguji keamanan produk ditekankan. Namun, kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam pendaftaran merek dapat menghambat pertumbuhan usaha lokal, yang bisa diatasi melalui dukungan informasi, bantuan administrasi, dan pendidikan dari pemerintah kabupaten serta kolaborasi dengan masyarakat dan Kementerian terkait.