ABSTRAK

Nama : Jefni Aswita Cut
NIM : 150106053
Fakultas : Syari`ah dan Hukum
Judul : Persepsi Masyarakat Simeulue Terhadap Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj, Lc., LL.M
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata kunci : Peran Wilayatul Hisbah/ Kewajiban Berbusana Islami

Sejak pemberlakuan Syari’at Islam di provinsi Aceh maka salah satu Qanun (peraturan daerah) yang wajib dipatuhi masyarakat Aceh adalah menutup aurat atau disebut berbusana Islami. Kelembagaan pemerintah Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syari’ah sebagai pelaksana teknis pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh. Tetapi dalam berbagai kesempatan perwakilan pemerintah selalu mengatakan bahwa penerapan Syari’at Islam bukanlah tugas dari dinas Syari’at Islam semata, namun sebagai seorang muslim, penerapan Syari’at Islam adalah bagian dari tugas personal kaum muslimin itu sendiri. Sedangkan pemerintah hanya berperan dalam perencana, penggerak dan memberikan fasilitas utama dalam merealisasikan apa yang dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ajaran Islam.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa menggali informasi mendalam dari beberapa orang petugas WH sebagai informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Bagi Muslim dan Muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.Penelitian mengungkapkan bahwa para Wilayatul Hisbah (WH) melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiritan dan organisasi remaja. Para WH juga melakukan penyuluhan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagi-bagi brosur, melakukan aksi simpatik membagikan jilbab kepada orang yang belum memakai jelbab.Media yang digunakan WH adalah media massa cetak seperti surat kabar, media tradisional seperti kesenian rakyat yang bernama Nandong. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena sosialisasi tidak dilakukan secara terus- menerus. Disamping itu ada hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum.