Permasalahan penelitian adalah ketumpangtindihan kewenangan terhadap penyidikan kasus tindak pidana korupsi antara KPK, JAKSA, dan POLISI. Pada dasarnya Kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan tetapi setelah dibentuk lembaga independen yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan 1 Korupsi (KPK), maka kewenangan penyidikan juga dimiliki juga oleh KPK, sehingga tidak jarang terjadi konflik kepentingan antara lembaga penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. dan bentuk ketimpangan penyidikan tersebut. dengan metodologi berbasis analisis yuridis normatif dengan jenis (library research) dan penggunakan teori pendekatan perundang undangan menghasilkan pembahasan secara sistematis terkait hal tersebut di atas. Dengan demekian konflik mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, dan pada akhirnya akan membangun kesinergian dalam menjalankan fungsi antar lembaga penegak hukum.