Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, adat dan pendidikan. Pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tampaknya belum maksimal karna masih banyaknya produk hukum yang cacat jika dilihat dari pembuatannya hingga pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan adat dan/atau hukum syariat yang ada di Aceh. Skripsi ini mencoba untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana kewenangan Gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan bagaimana tinjauan siyasah syariyyah dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan perda yang dilakukan oleh Gubernur melalui dua upaya yaitu evaluasi dan klarifikasi, dalam upaya evaluasi, Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD dan APBD. dalam upaya klarifikasi Gubernur melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan dan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Sedangkan jika ditinjau dari aspek siyasah syariyyah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini Ahl-hali Wa-Aqd sebagai lembaga pembentuk sekaligus pengawas Undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapan dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Al-Sulthah al-Tasyri’iyah dilembagai oleh Ahl-Al-Hall Wa-Aqd dengan melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam sumber syariat islam dengan beranggotakan para mujtahid dan ahli fatwa