Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh. Kabupaten Bireuen yang terletak di Aceh, sering mengalami kejadian banjir. Penanggulangan bencana banjir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen wajib menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, pada Bab IV pasal 34 ayat 2. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata ruang bangunan, serta pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik dengan pendekatan konvensional maupun modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan BPBD Kabupaten Bireuen dalam upaya penanggulangan bencana banjir, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BPBD Kabupaten Bireuen dalam upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada penerapan teori mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Bireuen belum melaksanakan pembangunan infrastruktur secara efektif dan seragam dalam mitigasi struktural. Namun, BPBD telah melaksanakan sosialisasi tanggap bencana dalam mitigasi nonstruktural dengan cukup baik. Namun demikian, BPBD belum menetapkan kebijakan atau peraturan mengenai penataan ruang dan pengaturan pembangunan. Faktor yang menjadi penghambat BPBD Kabupaten Bireuen yaitu BPBD belum menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Anggaran yang terbatas, Sumber daya manusia (SDM) masih kurang, penebangan pohon liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.