Saat ini kejahatan yang semakin menyita perhatian masyarakat yaitu meningkatnya angka kejahatan terlebih kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang disorot saat ini, perlindungan hukum sendiri menjadi pelindung bagi korban yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri sering terjadi pada perempuan dan anak-anak, tetapi bagi perempuan penderita gangguan jiwa masih rentan karena tidak ada hukuman yang berfokus pada perempuan penderita gangguan jiwa ini. Masalah pada skripsi ini adalah ketentuan perlindungan hukum dalam qanun bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi penderita gangguan jiwa yang mengalami kekerasan seksual. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualititatif dengan metode deskriptif dan penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, dilihat dari ketentuan perlindungan hukum dalam qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur tentang jarimah dan uqu’bat memang tercantum dengan jelas terkait pelaku kekerasan seksual baik itu perempuan maupun anak-anak. Tetapi jika korban nya adalah penderita gangguan jiwa tidak ada hukum yang kuat untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual bahkan didalam qanun juga tidak tercantum terkait perlindungan hukum terhadap perempuan penderita gangguan jiwa korban kekerasan seksual. Kedua, dilihat dari upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA sendiri hingga saat ini bisa dikatakan masih belum maksimal dikarenakan peraturan yang ada saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak saja tetapi tidak dengan perempuan penderita gangguan jiwa. Sehingga UPTTD PPA sebagai instansi yang memberikan perlindungan hukum hingga saat ini hanya mendampingi ketika korban sudah hamil tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami gangguan jiwa tersebut