Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait penggunaan aset wakaf produktif dalam pengelolaannya, dilihat dari perspektif hukum Islam. Aset wakaf merupakan harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Indonesia menjadi landasan hukum dalam pengaturan aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf produktif dan sejauh mana kesesuaian implementasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Gampong Lampanh , Indrapuri, Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap penggunaan aset wakaf produktif bagi pengelolaannya di Gampong Lampanh, Indrapuri, Aceh Besar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah penggunaan harta wakaf oleh pihak yang mengelola wakaf tersebut yang mana penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada seperti pemanfaatan hasil dari harta yang di wakafkan oleh si wakif serta ketidakjelasan dalam mekanisme pengelolaan dan penggunaan aset wakaf produktif. yang mana Praktek penyerahan tanah wakaf yang dilaksanakan di Gampong Lampanah mempunyai dua opsi yang berbeda, opsi dengan melafazkan saja kepada siapa wakaf tersebut diserahkan, dan kedua tidak di cantumkan kepada siapa yang mengelola wakaf tersebut. Dan pada kemasjidan Asy-syuhada lampanah sedikit berbeda dengan penetapan pada undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf “ Persyaratan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya serta,Pernyataan wakaf tersebut dituangkan dalam sebuah akta yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW)