Skripsi ini berjudul Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Peukan Baroe) . Yang menjadi latar belakang skripsi ini ialah maraknya peternak yang mengembara hewan ternak mereka pada perkarangan rumah, lahan persawahan, hingga di jalan raya yang pada akhirnya mengganggu ketertiban jalan raya beserta kebersihan lingkungan dan juga sangat merugikan pengguna jalan, hingga terjadinya lakalantas akibat pelepasan hewan ternak di jalan raya. Peraturan yang mengatur terkait pemeliharaan hewan ternak yaitu yang terdapat di dalam Qanun No. 7 Tahun 2012 tentang ketertiban pemeliharaan hewan ternak. Bagaimana penegakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 terhadap masyarakat Peukan Baroe dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, Bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap masyarakat pemilik hewan ternak yang melanggar Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012, Apa saja faktor penyebab ketidak efesien Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan yang mengacu kepada ketentuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kenyataan bahwa Penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie melibatkan gampong-gampong yang ada di Kabupaten Pidie. Faktor penghambat ialah kesadaran pemilik hewan ternak untuk menjaga hewan ternaknya agar tidak mengganggu aktivitas pengendara di jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penindakan yang dilakukan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak tidak hanya dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie saja, akan tetapi pemerintah desa juga memiliki wewenang dalam hal penegakannya. Maka diharapkan kepada aparat penegak hukum dan juga pemerintah desa untuk memperluas wilayah pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemilik hewan ternak, serta memberikan dukungan kepada pemelihara hewan ternak dengan menyediakan lahan dan anggaran.