Di masa pandemi banyak pekerja di warung kopi yang upahnya tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Aceh yang telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/1765/2021 tentang Ketentuan Penetapan Upah Minimum Provinsi. Sehingga masih terdapat banyak pekerja warung kopi yang menerima upah lebih rendah dari UMP Aceh. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana upah pekerja warung kopi dimasa pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh dan Bagaimana upaya pengawasan dinas ketenagakerjaan Kota Banda Aceh mengenai pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur nomor 560/1765/2021 terhadap pekerja warung kopi pada masa pandemi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penulis menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan cara memperoleh data melalui wawancara dengan beberapa pekerja di warung kopi dan pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa upah pekerja di warung kopi pada masa pandemi covid-19 mengalami naik turun (tidak stabil) karena pada masa pandemi, regulasi tidak dapat diterapkan yang tidak lain dikarenakan oleh wabah virus corona (covid-19). Mayoritas warung kopi pada masa pandemi tidak mendapat izin untuk beroperasi. Selain itu, juga diberlakukan jam malam yang mengatur bahwa pelanggan warung kopi tidak diizinkan untuk dine in, sehingga pengetatan aturan pada saat berjualan juga sangat berdampak buruk bagi UMKM. Lalu, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan inspeksi ke seluruh warung kopi, guna untuk memastikan upah para pekerja warung kopi sesuai dengan ketentuan UMP yang telah ditentukan, akan tetapi belum efektif, hal ini dikarenakan omset yang didapatkan oleh pengusaha warung kopi tidak sepadan dengan modal yang telah dikeluarkan