Nilai-nilai adat yang terdapat disetiap daerah sebagai suatu sistem kearifan lokal dapat kita temukan dalam sistem pengetahuan dan teknologinya. Hal ini terwujud dalam penerapan prinsip-prinsip konservasi, pengelolaan serta cara dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terhampar di setiap daerah di nusantara. Kearifan lokal menampilkan karakter khusus setiap daerah yang berpotensi untuk mendongkrak pengembangan suatu daerah. Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah Mukim di Provinsi Aceh, dapat diamati dari sisi eksistensi dan peran Mukim. Adanya Mukim telah mendapat pengakuan dengan disahkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Selama berabad lamanya sejak era kegemilangan Kerajaan Sultan Iskandar Muda, Mukim lahir dan berkembang dengan pesat. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan dan penatapan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya tetap harus memainkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan baik yang berkaitan dengan pemerintahan, adat istiadat, sosial politik, ekonomi dan budaya ditingkat gampong di Aceh. Oleh karena itu sangatlah penting keterlibatan Imum Mukim dalam proses pelaksanaan program-program ditingkat Pemerintah Kecamatan maupun Daerah. Bagaimana keefektifan pelaksanaan dan penataan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya kurang efektiv walaupun status lembaga Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan. Hal ini dikarenakan mesti lembaga mukim sudah cukup dikenal dikalangan masyarakat namun tidak semua orang mengerti dan mengetahui tugas kewenangan Mukim yang sebenarnya.