Putri Shara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
180104101@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: The existence of child beggars in the city of Banda Aceh arises from neglect and exploitation carried out by both families and other people to reap economic benefits. The problem raised in this study is how is criminal responsibility determined for perpetrators of neglect and exploitation of child beggars in Banda Aceh City? and how is the criminal responsibility of perpetrators of neglect and exploitation of child beggars in the Banda Aceh City Social Service viewed from Islamic criminal law? This research uses a qualitative method with a descriptive-analysis type sourced from primary data and secondary data, with data collection techniques of observation, interviews and documentation studies. The results of the research show that the process of criminal accountability for perpetrators of neglect and exploitation of child beggars in Banda Aceh City takes the form of legal imposition by referring to Article 88 in conjunction with Article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The sanctions imposed on the perpetrator can be in the form of imprisonment and/or a fine. exploitation of child beggars is in accordance with Islamic criminal law. The types of prison sanctions and fines fall into the 'uqubah ta'zir category, in which the government or judges are given the prerogative (haq al-ibad) to determine the type of criminal act or level of punishment that is appropriate, proper and provides benefits to the general public. Criminal accountability for perpetrators of neglect and exploitation of child beggars by imprisonment or fines can provide a deterrent effect (zawajir) and at the same time education (ta'dib).
Keyword: Criminal. Neglect, Exploitation. Beggars, Islamic Law

Abstrak: Keberadaan pengemis anak di Kota Banda Aceh muncul dikeranakan pembiaran dan eksploitasi yang dilaksanakan baik oleh keluarga maupun orang lain untuk meraup keuntungan secara ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan kepada pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Dinas Sosial Kota Banda Aceh ditinjau dari hukum pidana Islam? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif-analisis yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh berupa pembebanan hukum dengan merujuk kepada Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang ditetapkan pada pelaku dapat berupa sanksi penjara dan/atau hukuman denda. eksploitasi pengemis anak tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam. Janis sanksi penjara dan denda termasuk kategori ‘uqubah ta’zir, yang mana pemerintah atau hakim diberikan hak prerogatif (haq al-ibad) untuk menetapkan jenis perbuatan pidana jenis atau kadar hukuman yang layak, patut dan memberikan maslahat kepada masyarakat umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak dengan pemenjaraan atau denda dapat memberikan efek jera (zawajir) dan sekaligus pendidikan (ta’dib).
Kata Kunci: Pidana. Pembiaran, Eksploitasi, Pengemis, Hukum Islam