Penelitian ini berjudul Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Tuntutan untuk mewujudkan good governance seperti menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak terjadinya krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 s.d. 1998. Krisis tersebut kemudian meluas menjadi krisis multidimensi dan telah mendorong arus balik yang menuntut reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan tidak jauh dengan permasalahan misalnya, prosedur pelayanan yang lama, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten Aceh Selatan. Dan untuk mengetahui penyelesaian kendala dalam penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di kabupaten Aceh Selatan tercermin dari pelaksanaan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Partisipasi, adanya mursenbang di tingkat desa dan yang menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip ini terbukti baik dari sisi capaian nya dimana pemerintah kabupaten Aceh Selatan menerima piagam penghargaan Prof. A Madjib Ibrahim di posisi empat dan lima pada tahun 2021 dan 2022 di bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, terlaksana nya audience antara anggota DPRK dengan rakyat. 2. Transparansi, penerapan prinsip ini sudah sangat baik di terapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan karena sudah sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam permendagri nomor 54 tahun 2010 perihal Transparansi. Forum musrenbang dilakukan secara terbuka untuk masyarakat, dan pemerintah setempat juga turut mengundang masyarakat untuk pelaksanaan musrenbang. 3. Akuntabilitas, Pemerintah Aceh selatan sudah memiliki media informasi milik pemerintah, jadi masyarakat akan mudah dalam menerima informasi tentang pemerintahan di daerah. Sedangkan untuk hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di kabupaten Aceh selatan yaitu, seperti minimnya sumber daya manusia dikarenakan rendahnya indeks pendidikan masyarakat.