Korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur tidak hanya dipahami sebagai objek dari suatu kriminal, tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan suatu rehabilitas kesehatan dan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, dan (b) tinjauan teori pemidanaan Islam terhadap peran dinas sosial dalam rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2019 tentang program rehabilitasi sosial anak. Kewenangan dan peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas yaitu melakukan rehabilitas sosial, menghilangkan trauma dan depresi pada anak korban kekerasan seksual, melakukan proses pendampingan, berperan sebagai motivator bagi korban kekerasan seksual anak di bawah umur, memberi layanan konseling, dan memberikan bantuan untuk menegakkan keadilan hukum. Tinjauan teori pemidanaan Islam terhadap peran Dinas sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan memberikan pengarahan dan bimbingan secara Islami serta melakukan perlindungan hukum melalui hukum jarimah ta’zir dengan penetapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku kekerasan seksual.