Wisata halal bukan hanya mencakup wisata religi seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup industri lainnya seperti, biro perjalanan wisata syariah, hotel syariah, spa, sauna,serta restoran penyedia makanan dan minuman. Pantai Cemara Ujung Batee mencoba menerapkan pariwisata syariah namun belum sepenuhnya terealisasikan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wisata Pantai Cemara Ujung Batee, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap Pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee sebagai salah satu destinasi wisata syariah dan bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Pantai Cemara Ujung Batee.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi,dokumentasi dan data sekunder lainnya.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan masih belum optimal dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah meskipun sudah diberikan aturan terkait. Dinas Pariwisata berperan sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. dalam mewujudkan objek wisata yang dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan. Satpol-PP lebih berperan dilapangan seperti melakukan patroli. Dari segi pengelolaan, Pantai Cemara Ujung Batee di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan beberapa kekurangan signifikan dalam penyediaan fasilitas. Fasilitas yang ada saat ini masih sangat terbatas, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengunjung.