Kabupaten Aceh Utara juga merupakan salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus terkait kekerasan pada anak karena menjadi 5 kabupaten dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi di Aceh. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan anak yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam menjalankan kebijakan ini, tentu tidak semuanya berjalan lancar. Perlu adanya kerjasama dari semua pihak agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya memenuhi tujuan dari KLA seperti penerbitan akta kelahiran yang lebih cepat sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas, mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan. Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia karena yang menangani masalah anak hanya oleh Dinsos PPPA, anggaran yang belum cukup untuk mendukung program yang lebih besar seperti pelatihan staf, serta infrastruktur yang belum memadai karena anggaran serta lokasi yang sempit untuk membangun fasilitas ramah anak. Namun, pemerintah serta lembaga terkait masih terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif.