Penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali tindakannya. Namun dalam Surat Edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat Petty Corruption, setiap pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap jika dapat mengembalikan dana yang dikorupsi secara sepenuhnya maka akan dibebaskan serta prosesnya akan dihentikan, hal tersebut telah menghilangkan tujuan dari pemidanaan yaitu membuat pelaku tindak pidana korupsi merasa jera dengan sanksi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat petty corruption dan Analisis hukum jaksa penuntut umum menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat petty corruption. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05 /2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat petty corruptio ialah untuk mencegah terjadinya pembengkakkan biaya yang lebih tinggi yang jika dilanjutkan maka akan terjadi biaya pengeluaran yang lebih besar untuk menangani perkara tersebut. Analisis hukum penerapkan surat edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat petty corruption surat edaran tersebut perlu direvisi kembali, Dengan demikian tujuan pemidanaan agar adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana terutama koruptor terpenuhi. Sehingga dapat simpulkan bahwa penerapan surat edaran Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 bertujuan agar mengcegah terjadinya pembengkakkan biaya penanganan perkara namun hal terebut dapat menghilang-kan tujuan pemidanaan yang membuat efek jera terhadap pelaku korupsi.