Tesis ini mengkaji terkait dengan Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran Pada Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran pembangunan masjid serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan evaluasi panitia terhadap pembangunan masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder untuk memperkuat dan mendukung data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran dan pengalokasikan anggaran untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli diperoleh dari Dana Otonomi Khusus Aceh yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada pihak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Provinsi. Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarakan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie. Hadirnya Perbub ini telah mewajibkan seluruh pejabat pemerintahan Pidie untuk rela dipotong beberapa persen gajinya dalam sebulan. Selanjutnya, pendanaan yang dilakukan oleh pengurus masjid yang diperoleh dari Sedekah Jum’at, Sedekah dari Shalat Lima Waktu, Kotak Amal yang ada di masjid, Sedekah pada Bulan Ramadhan, Sedekah dari Masyarakat dan Pemerintah. Pihak Pemerintah Pidie berharap banyak dari masyarakat Pidie untuk memberikan infak agar Masjid Al-Falah Sigli bisa menjadi pusat studi Islam (islamic center). Sementara pengalokasian dana untuk pembangunan masjid tiap tahun berbeda-beda, seperti pada tahun 2015 sebesar 14,21% dari DOKA, 2016 sebesar 19,64% dan seterusnya sampai tahun 2022 sebesar 8,22%. Terkait dengan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memonitoring dan mengevaluasi segala bentuk proses serta tahap pembangunan masjid. Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dana dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari munfiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harga keagamaan lainnya dari munfiq sebagai mana diatur dalam peraturan ini. Salain itu, dia juga menyebutkan bahwa pengawasan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, Anggota DPRK Pidie dan DPRA Aceh, Muspida Plus, serta seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie.