Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang jelas, pelaku KDRT bisa terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda hingga jutaan rupiah. KDRT umumnya dapat diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, namun berbeda dengan penyelesaian di Aceh. Penyelesaian kasus KDRT di Aceh dapat diselesaikan oleh lembaga adat Aceh melalui jalur penyelesaian non litigasi. Dalam hal ini penulis ingin meneliti salah satu lembaga adat Aceh yaitu Imeum Mukim di Tungkop. Penelitian ini dikaji untuk menemukan jawaban, pertama, bagaimanakah pola penyelesaian yang dilakukan oleh Imeum Mukim terhadap kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop? dan kedua, bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh Imeum Mukim di Mukim Tungkop?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis kemudian diolah dengan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, serta memilih yang mana yang penting dan yang harus dipelajari untuk dibuat kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini, pertama, pola yang dilakukan oleh Imeum Mukim Tungkop dalam proses penyelesaian kasus KDRT yaitu berperan sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam memutuskan perkara, dan kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh Imeum Mukim di Mukim Tungkop yaitu sesuai dengan Qanun Aceh yang dirancang berlandaskan syari’at Islam dan telah sesuai dengan prinsip dan konsep dalam ajaran Islam yaitu dalam rangka mencari ishlah (perdamaian) dengan menghadirkan tahkim (penengah).