Surat Edaran Bupati Aceh Besar Nomor 451/65/2018 Perihal Pemakaian Busana Muslimah yang ditunjukkan kepada delapan maskapai menyatakan setiap Pramugari yang singgah di Bandara Sultan Iskandar Muda wajib mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam di Aceh. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan terbitnya Surat Edaran Bupati Aceh Besar Nomor 451/65/2018 Perihal Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari dan bagaimana kedudukan Surat Edaran Bupati Aceh Besar Nomor 451/65/2018 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Permendagri No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (libary research) dengan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hokum yuridis nomatif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Bupati Aceh Besar mengeluarkan surat edaran tersebut untuk menjadikan Aceh Besar itu menjadi daerah Islami sehingga Pramugari yang singgah di Bandara Sultan Iskandar Muda wajib mengenakan Hijab sesuai dengan syariat islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Kesimpulan penelitian ini adalah, pertimbangan terbitnya Surat Edaran Bupati Aceh Besar adalah sebagai upaya dalam menguatkan kembali Syariat Islam yang berkaitan dengan pemakaian busana yang sopan dan islami bagi seluruh masyarakat di daerah Aceh Besar dan terkhususkan bagi pramugari. Sedangkan Kedudukan Surat Edaran Bupati Aceh Besar Nomor 451/65/2018 ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh di dasari dengan adanya otonomi khusus Provinsi Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan Surat Edaran Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tidak memliki sanksi dan bukan suatu norma hukum dalam peraturan Perundang-undangan hanya sebagai naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan petunjuk untuk melaksanakan hal tertentu secara mendesak berdasarkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43.