Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan Syari’at Islam di wilayah kerja mereka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2021. Salah satu tempat yang dilakukan pengawasan ialah di wilayah wisata Pidie Jaya dimana masih banyak kasus pelanggaran Syari’at Islam yang terjadi. Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana pengawasan pelaksanaan Syari’at Islam oleh Satpol PP dan WH di wisata Pidie Jaya, dan bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), yakni dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya merupakan pengawasan langsung dimana dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari jumlah angka pelanggaran yang menurun dari sebelumnya, juga masyarakat sudah lebih paham tentang Syari’at Islam dengan adanya sosialisiasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya sesuai dengan Qanun yang berlaku. Dalam hal efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH jika berpedoman pada data dari Satpol PP dan WH sudah dapat dikategorikan efektif karena sudah memenuhi 4 kriteria efektivitas yaitu mengawasai kegiatan-kegiatan yang sesuai; tepat waktu; tepat akurat; dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Namun jika melihat dari keterangan para pedagang di Pantai Wisata Pidie Jaya berbanding terbalik dengan keterangan dari Satpol PP dan WH tersebut sehingga dengan pengawasan yang dilakukan belum singkron dengan aksinya di lapangan.