Penelitian ini mengkaji pengaruh waktu terhadap perhitungan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banda Aceh berdasarkan konsep ta’widh. Waktu memegang peran penting dalam perhitungan denda keterlambatan proyek, dihitung berdasarkan lamanya keterlambatan dan tarif denda harian yang diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018. Besaran denda adalah 1/1000 per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang belum terselesaikan, di mana semakin lama keterlambatan, semakin besar jumlah denda yang harus dibayar. Perpanjangan waktu hingga 50 atau 90 hari kalender dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu, namun keterlambatan yang signifikan dapat berujung pada pemutusan kontrak dan realokasi proyek kepada penyedia jasa lain. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu waktu menjadi komponen penting dalam perhitungan denda pada pelaksanaan proyek pada Dinas PUPR Banda Aceh untuk setiap keterlambatan pelaksanaan berbagai proyek yang harus dipatuhi oleh rekanan. Mekanisme perhitungan denda didasarkan pada lamanya keterlambatan dan ketentuan dalam kontrak proyek. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan waktu, akuntabilitas, efisiensi, dan perlindungan kepentingan publik. Konsep ta’widh dalam hukum Islam memberikan landasan yang relevan untuk perhitungan denda keterlambatan, menekankan keadilan dan kompensasi berdasarkan kerugian nyata.