Banyak kredit mengalami kemacetan dalam pelunasannya. Untuk menjaga hubungan hukum antara bank dengan nasabah maka harus ada penyelamatan atas kredit yang bermasalah tersebut. Sebagai upaya menjaga kestabilan fungsi bank itu sendiri. Salah satunya sengketa antara PT CIMB Niaga dengan Rivai Tarumanegara dimana PT CIMB Niaga melakukan lelang atas benda jaminan pihak Rivai taruma Negara. Kajian ini bertujuan untuk menjawab apakah lelang yang dilaksanakan kepada objek jaminan sebelum perjanjian pokok berakhir telah sesuai dengan prinsip keadilan dan Petimbangan Hakim dalam putusan nomor 1818K/Pdt/2019. Pada jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kali ini peneliti melakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) nomor 4 tahun 1996. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, menunjukkan PT CIMB Niaga melakukan penyelamatan kredit jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya maka akan dilakukan somasi. Hingga pemberian somasi ketiga tidak kunjung ada itikad baik maka PT CIMB Niaga melakukan lelang berdasarkan Pasal 14 UUHT nomor 4 tahun 1996 melalui kekuasaan sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1818 K/Pdt/2019. PT CIMB Niaga memiliki hak preference dalam menerima pelunasan dengan menjual benda jaminan sesuai dengan Pasal 14 UUHT nomor 4 tahun 1996. Pelaksanaan lelang dilakukan karena kreditor tidak memenuhi klasifikasi kredit yang dapat diselamatkan melalui 3R Penjadwalan kembali (resheduling),Persyaratan kembali (reconditioning),Penataan kembali (restructuring). Lelang akan dilakukan apabila sudah ada langkah penyelamatan kredit terlebih dahulu dengan cara melayangkan peringatan kepada kreditur serta penyelesaian non litigasi antara kreditur dengan debitur.