Ketentuan hukum dispensasi nikah di atur dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seseorang baik laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa posita atau dalil dispensasi perkawinan yang diajukan? dan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merujuk pada penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Permohonan dispensasi nikah diajukan dengan dasar hukum yang kokoh yang mencerminkan keadaan pemohon. Dalam setiap putusannya, hakim menilai usia, kesiapan mental dan fisik, serta urgensi dari perkawinan. Biasanya, pertimbangan hakim berfokus pada alasan mendesak seperti kehamilan sebelum perkawinan atau hubungan yang sudah berlangsung lama tanpa adanya hambatan hukum. Kedua, Kasus-kasus Putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.Sby, Putusan No. 605/Pdt.P/2023/PN.Sby, Putusan No. 201/Pdt.P/2022/PA.Sby, dan Putusan No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC menunjukkan bahwa hakim cenderung menyetujui permohonan dispensasi nikah ketika ada alasan mendesak, seperti kehamilan atau situasi sosial-ekonomi yang mendesak, meskipun usia calon mempelai belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pertimbangan hakim dalam keputusan ini melibatkan kondisi khusus, tingkat kedewasaan fisik dan emosional calon mempelai, serta dukungan dari orang tua atau wali