Pemerintah Provinsi Aceh sangat melarang keras tindak pidana jarimah khamar, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya, pemerintah telah merumuskan peraturan berupa qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh tersebut melarang keras tindak pidana khamar, namun di Kecamatan Lawe Sigala-gala, praktik minum dan jual beli tuak (khamar) masih marak. Hal itu terjadi karena kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menanggulangi hal tersebut dan kurangnya kepatuhan Masyarakat terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana dan sudah sejauh mana proses penanggulangan tindak pidana jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dokumentasi. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala belum optimal, baik dalam aspek preventif maupun represif. Upaya preventif terhalang oleh sistem peradilan yang tidak objektif, kurangnya pengawasan dan patroli, serta kelemahan dalam sistem organisasi dan perlengkapan. Sementara itu, upaya represif juga belum memadai akibat ketidakefektifan sistem dan operasi, peradilan, koordinasi antar penegak hukum, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala, di antaranya adalah: 1). Kurangnya biaya operasional; 2). Kurangnya barang bukti; 3). Tidak ada saksi; 4). Tidak ada perlindungan bagi saksi; 5). Kurangnya perlindungan dari pemerintah bagi aparat penegak hukum; 6). Kurangnya tenaga PPNS.