Permasalah terkait sistem pengupahan karyawan pada PDAM Tirta Fulawan Kota Sinabang, yaitu pada awalnya gaji karyawan PDAM ini dibayarkan pada setiap bulannya, akan tetapi dari 4 tahun yang lalu sistem upah karyawan berubah, dari waktu pembayaran yang berubah-ubah dan juga adanya upah yang tidak diberikan pada setiap bulannya, bisa berlangsung selama 1-12 bulan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini pertama, bagaimana sistem pengupahan karyawan PDAM Tirta Fulawan, kedua bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap sistem pengupahan karyawan PDAM Tirta Fulawan, ketiga bagaimana perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terhadap sistem pengupahan karyawan PDAM Tirta Fulawan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif meliputi wawancara dan dokumentasi dari karyawan serta menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi dalam perusahaan. Adapun hasil penelitian adalah sistem pengupahan karyawan PDAM Tirta Fulawan dengan cara pemberian upah pada setiap bulannya, sesuai dengan perjanjian (tertulis) kontrak kerja, akan tetapi perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan sistem upah yang berubah-ubah dan keterlambatan upah berlangsung 1-12 bulan tidak mendapatkan upah. Perspektif Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada karyawan PDAM Tirta Fulawan ini belum sesuai dengan pespektif akad ijarah ‘ala-‘amal, dimana dalam praktiknya akad tidak jelas, karena tidak ada penjelasan yang pasti mengenai waktu pembayaran upah dan waktu pembayaran yang berubah-ubah. Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sistem pengupahan pada karyawan PDAM Tirta Fulawan ini juga belum sesuai dengan peraturan penetapan upah yang semestinya, dikarenakan karyawan ini tidak mendapatkan hak atas apa yang telah dikerjakannya.