Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan wewenang kepada Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi, dengan acuan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan ini masih memiliki kelemahan, terutama terkait dengan sumber daya manusia di Bawaslu Provinsi Aceh. Bawaslu Kabupaten Nagan Raya menjalankan fungsi adjudikasi sengketa pemilu dengan acuan pada prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyah. Adapun Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu, Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap Proses Adjudikasi Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Aceh berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu Provinsi Aceh bersifat final dan mengikat, kecuali untuk beberapa hal tertentu yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya administratif di Bawaslu selesai. Sistem penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Aceh dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi, dan Bawaslu mampu menyelesaikan sengketa sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Dalam Fiqh Siyasah, Bawaslu mirip dengan wilayah al-qada' (peradilan) dan al-hisbah (pengawasan). Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa oleh lembaga yang tidak memenuhi standar keadilan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau kembali peran dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan untuk memastikan bahwa keadilan dipenuhi dan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.