Studi ini mengkaji permasalahan dalam kebijakan politik terkait dengan penetapan batas administrasi Desa Tanah Bara di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016, implementasinya sering tidak konsisten di lapangan. Fenomena ini menciptakan ketidakjelasan yang berpotensi menyebabkan konflik dan kesulitan administratif di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian implementasi kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas administratif yang dirasakan oleh aparat desa, yang sering kali memperlambat atau bahkan menghambat proses penetapan batas administrasi. Selain itu, faktor politik juga memainkan peran penting; pemimpin lokal mungkin khawatir bahwa perubahan batas administrasi dapat mempengaruhi dukungan politik atau alokasi anggaran desa, sehingga mereka cenderung menunda keputusan yang penting ini. Aspek sosial juga turut berpengaruh; masyarakat sering kali lebih mengikuti batas tradisional yang telah ada daripada batas resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap proses penetapan batas administrasi yang formal. Kesimpulannya, tantangan utama dalam kebijakan penetapan batas administrasi desa meliputi implementasi yang tidak konsisten, pengaruh politik lokal yang signifikan, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap regulasi formal. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan proses penetapan batas administrasi desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menghindari potensi konflik serta meningkatkan efisiensi administrasi lokal.