Pemilu merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia dan salah satu tahapan dalam pemilu adalah kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye sudah tertera dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan di Kota Banda Aceh sendiri masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, ini mengidikasikan bahwa peraturan tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Banyak terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 dibuktikan dengan ditemukannya alat peraga kampanye yang terpasang ditempat yang dilarang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah dengan menertibkan semua alat peraga kampanye yang melanggar pemasangannya tanpa terkecuali dan Panwaslih Kota Banda Aceh sudah melaksankannya sesuai intruksi dalam pasal 78 PKPU No.23 Tahun 2018. Beberapa kendala yang dihadapi Panwaslih dalam melakukan penegakan hukum diantaranya adalah tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya sosialisasi, ketidakpatuhan partai politik atau peserta pemilu terhadap aturan dan kurangnya personil.