Pernikahan beda agama, khususnya antara muslim dengan non-muslim, adalah isu yang rumit dan diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan antara muslim dan non-muslim. Namun, UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 memperbarui hukum ini, meskipun tetap mempertahankan asas religiusitas. Penelitian ini membahas pernikahan beda agama dari perspektif dua ulama besar, Ibn Jarir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai hukum pernikahan beda agama dalam Islam, mengingat pernikahan tersebut sering menjadi perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan pandangan kedua ulama tersebut mengenai pernikahan antara seorang Muslim dengan wanita Musyrik/Ahli Kitab, serta metode penafsiran yang mereka gunakan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, terutama dari karya-karya kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan keduanya melarang pernikahan dengan Wanita Musyrik. Akan tetapi, Ath-Thabari membolehkan pernikahan antara Muslim dan wanita Ahli Kitab berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, sementara Sayyid Quthb melarangnya dengan merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, karena ia menganggap Ahli Kitab telah menyimpang dan termasuk golongan musyrik. Perbedaan pandangan ini mencerminkan metode tahlili yang mereka terapkan dalam penafsiran, di mana Ath-Thabari menggunakan pendekatan bil-ma’tsur dan bil-ra’yi, sedangkan Sayyid Quthb hanya menggunakan bil-ra’yi.