Pasal 5 Peraturan Kepala BPOM Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik yang berisi bahwa pengawasan kosmetik meliputi legalitas kosmetik, keamanan, kemanfatan dan mutu, penandan dan klaim, serta promosi dan iklan. Namun pengawasan yang dilakukan di BPOM Aceh ada dua yaitu pengawasan pre market dan post market. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana BPOM Provinsi Aceh melakuan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Kedua, bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap wewenang BPOM Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sumber data menggunakan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapati BPOM Aceh dalam mengawasi poduk kosmetik melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawaasan menggunakan dua tahapan yaitu pre market dan post market dari awal proses sebelum poduk kosmetik dipasarkan sampai dengan dipakai oleh masyarakat. BPOM dalam melakukan pengawasan bekerjasama dengan dinas kesehatan, perindustrian dan perdagangan, aparat penegak hukum serta instansi lainnya. Banyaknya penjualan kosmetik secara online yang mengakibatkan BPOM kesulitan dalam mencegah dan mengawasi produk-produk kosmetik tanpa izin edar. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pengawasan BPOM adalah sama-sama melaksanakan perundangan yang menjamin umat dan melindungi dari bahaya kosmetik yang beradar tanpa ada izin pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang berlaku. Dalam siyasah dusturiyah dinamakan wilayah al-Hisbah, yaitu lembaga yang pemerintah untuk mencegah dan mengawasi. Pengawasan yang dilakukan BPOM Provinsi Aceh antara lain memeriksa sarana produksi, distribusi dan toko-toko yang menjual produk kosmetik di pasar.