Penyetaraan jabatan merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi, dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh dan bagaimana dampak pengalihan jabatan administrasi ke jabatan Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penyetaraan jabatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan penyetaraan jabatan atau belum. Kemudian untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh Pegawai/PNS penyetaraan maupun organisasi terkait peralihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional. Namun tidak mudah mengubah mindset Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional dalam waktu singkat. Bahkan dimungkinkan terjadi jetlag, karena sebelumnya berada pada zona nyaman (tidak ada kewajiban mengumpulkan angka kredit). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional memiliki beberapa dampak yang signifikan, baik dampak positif maupun dampak negatif.