Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu pembiayaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Dalam penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, pihak BSI KCP Kuala Meulaboh akan melakukan penilaian terhadap usaha calon nasabah debitur untuk memperoleh pembiayaan agar menghindari pembiayaan yang bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyaluran Pembiayaan KUR di BSI Menurut Konsep Akad Murabahah dan Pengawasan Terhadap Nasabah yang Mengambil KUR. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Pada penyaluran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Kuala Meulaboh harus mengikuti berbagai mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan BSI yaitu dimulai dari proses pengajuan sebuah kredit, setelah itu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas-berkas, kemudian melakukan BI Checking, pihak bank memproses pembiayaan tersebut dengan mensurvey ke lapangan. Setelah itu pihak bank memberi keputusan. Pihak bank melakukan pengawasan 3 bulan sekali untuk melihat potensi dari usaha nasabah tersebut. Tetapi pihak bank tidak melakukan pengawasan kepada semua nasabah, dikarenakan kurangnya waktu dan jumlah nasabah yang meminjam KUR terlalu banyak. Menurut konsep akad murabahah bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, sedangkan di bank BSI KCP Kuala Meulaboh penyalurannya melalui rekening, bukan menyediakan barang yang dubutuhkan nasabah.