Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau dari syirkah antara suami istri, dan tidak dapat dipisahkan. Perselisihan mengenai harta bersama merupakan isu penting dalam hukum keluarga dan perdata. Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda yang bercerai berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Ulama Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap mekanisme pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulannya adalah bahwa pedoman pembagian harta bersama di Mahkamah Syariah Aceh sepenuhnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dengan kadar ½, namun dalam realitanya belum memenuhi prinsip keadilan. Ulama Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menekankan pembagian harta bersama harus dilandasi pada prinsip keadilan dan kejujuran serta perlu pada kecermatan dalam memisahkan harta bawaan dari harta bersama dan memastikan hak- hak dipenuhi. Mewujudkan keadilan dalam pembagian harta Bersama tidak mesti dengan ½, tetapi boleh juga dengan cara 1/3 untuk pihak istri, namun sistem ini lebih baik dikembalikan pada adat dan uruf lokal berfungsi sebagai norma yang relevan dan dinamis. Rancangan qanun adalah boleh untuk kepastian hukum, namun harus mengakomodasi kearifan lokal, menciptakan keseimbangan antara hukum syariah dan adat, serta diterima secara adil oleh masyarakat.