Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang mengaturnya. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Di Gampong Tengah Pisang masyarakat yang menerima BLT tidak tepat sasaran dan ada penggandaan dana yang diterima seperti dalam satu KK yang mendapatkan BLT ada dua orang. Peneliti ini mengkaji Bagaimana pengaturan penggunaan dana desa Tengah Pisang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 terhadap dampak Covid-19. Kedua Bagaimana bentuk penggunaan dana desa masa Covid-19 di desa Tengah Pisang, dan ketiga Bagaimana analisis penggunaan dana desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji pada masa pandemic Covid-19 ditinjau menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa. Pasal 8A ayat 2 dan 3 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa bahwa penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana ayat 1 dapat berupa Bantuan langsung tunai dana desa kepada keluarga miskin di desa. Penggunaan Dana Desa tertuju pada sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19. penelitian ini menunjukkan bahwa desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai yaitu seperti pembagian dana desa tidak sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Seharusnya apatur desa harus mengikuti prosedur pembagian dana desa sesuai dengan peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat.