Penelitian ini merupakan kajian tentang konsep tawarruq menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyyah serta perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut mengenai konsep tawarruq dan relevansinya dalam pengembangan produk Pasar Modal Syariah (PMS) di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tentang Fikih Mua’malah Maliyah, khususnya tentang konsep tawarruq menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyyah. Memverifikasi perbedaan pendapat di antara kedua tokoh dan sekaligus menelusuri mengapa terjadi perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya mendeskripsikan sejauh mana relevansi pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyyah mengenai tawarruq ini dalam pengembangan produk PMS di Indonesia Penelitian ini dikategorikan sebagai studi terhadap pikiran figur dua orang tokoh. Objek penelitiannya adalah konsep tawarruq menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah. Di mana tawarruq sebagai Gagasan Primer dari kedua tokoh dimaksud dan juga norma hukum (fikih) dikaitkan dengan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia. Gagasan primer dan bahan hukum sekunder bersumber dari al-Umm karya Imam Syafii dan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyyah. Gagasan sekunder dan bahan hukum sekunder bersumber dari ahli hukum/ fikih kontemporer, baik yang mendukung maupun yang menolak gagasan primer dimaksud. Kemudian dikonfrontir untuk mencari kesamaan dan perbedaan di antara kedua gagasan primer dimaksud. Penelitian terhadap gagasan Primer menggunakan pendekatan Analitis Kritis. Penelitian ini juga, menggunakan metode kepustakaan, dengan obyek penelitian bahan-bahan hukum sekunder. Analisis terhadap gagasan primer dan bahan-bahan hukum dimaksud menggunakan analisis linguistik, konseptual, induktif, deduktif, deskriptif dan komparatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan ada relevansi pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyyah mengenai tawarruq dalam pengembangan produk PMS di Indonesia. Terutama, meinvestasikan modal pada PMS dari al-ajal dan al-tawarruq. Adapun implementasi al-ajal dan al-tawarruq pada instrumen PMS, terbatas pada saham syariah biasa di Pasar Negosiasi. Sedangkan sukuk ritel, Reksa Dana Syariah Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi RES, Valuta Asing (sharf) dan Repo, semuanya berpeluang besar melakukan transaksi tawarruq. Saran, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah seharusnya menerbitkan fatwa tentang transaksi tawarruq antara Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dengan nasabah secara individu dan korporasi, untuk mengatasi perbedaan pendapat di kalangan ulama, praktisi LKS dan masyarakat, baik atas inisiatif sendiri maupun usulan dari LKS.