Koperasi dalam usaha operasionalnya membutuhkan Dewan Pengawas Syariah agar operasional koperasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah demikian juga pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi seluruh operasional usaha dan akan tentang produk, akad, sistem penyaluran pembiayaan, dan seluruh produk pada koperasi BMA supaya sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan penelitian yaitu tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memantau efektivitas pelaksanaan dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai target yang ditetapkan Koperasi Bintang Mandiri Aceh, DPS memastikan memenuhi dan penilaian terhadap pengeluaran produk baru sesuai prinsip syariah dan perspektif syirkah inan terhadap kinerja DPS pada Koperasi BMA. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan sosiologis normatif. Pengumpulan hasil data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Bintang Mandiri Aceh menjalankan fungsinya untuk mengontrol dan mengawasi operasional mulai dari produk BMA, SOP operasional usaha hingga pemasaran produk. Dalam menangani ketidaksesuaian dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. DPS bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses peluncuran produk baru tidak bertentangan dengan prinsip syariah, transparan, adil, dan berkelanjutan. DPS secara aktif menjalankan kometmennya untuk memastikan bahwa produk koperasi BMA konsisten dengan nilai-nilai syariah tanpa melanggar larangan dan ketentuan yang berlaku. Hal inilah yang menjadi urgensi dewan pengawas di Kopsyah BMA, sehingga operasional Kopsyah BMA dapat berjalan optimal sesuai yang telah ditetapkan dalam AD ART dan juga dapat dijelaskan hasil pengawasan dan evaluasi terutama kesesuaian dengan prinsip syariah. Berdasarkan konsep syirkah inan, eksistensi DPS dalam operasional kopsyah BMA telah sesuai dengan prinsip dasarnya sebagai bagian integral koperasi yang memiliki hak mengawasi mewakili pemilik modal pada koperasi ini, sebagai pihak komisaris mengawasi operasional koperasi termasuk kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah termasuk syirkah inan