Parkir merupakan kebutuhan utama bagi setiap pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat dan salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan setiap orang adalah pajak parkir mengingat pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir. Hal yang menjadi permasalahan saat ini ialah keterlibatan juru parkir sebagai pihak yang melakukan pungutan liar terhadap tarif parkir khususnya di Kota Banda Aceh, meskipun sudah ada ketentuan tarif parkir yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021, pihak Dinas Perhubungan sudah menyesuaikan aturan tarif parkir tersebut dan menyebarluaskannya sehingga tidak ada istilah perbedaan tarif parkir di lapangan. Kalaupun ada perbedaan tarif, hal itu merupakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir. Selanjutnya tindakan pemkot Banda Aceh dalam menertibkan pungutan liar oleh juru parkir yaitu dengan melakukan razia rutin, melakukan patroli, memberikan teguran secara lisan dan tulisan dan memberikan karcis kepada jukir resmi. Selanjutnya, Pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Banda Aceh yakni sudah jelas sekali pungli merupakan hal yang haram, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim dan merugikan orang lain maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi angka pungli tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan hanya dengan sebab pungli yang dilakukan oleh jukir yang tidak resmi tersebut.