Perkembangan zaman membawa realitas sosial yang memperdebatkan peran dan status perempuan, termasuk dalam konteks perceraian, yang dalam istilah fikih disebut fiqh al-waqi’. Fenomena ini juga terjadi di kalangan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh dan Aceh Besar, yang semakin mengadopsi gugatan cerai sebagai pilihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi kemandirian perempuan PNS terhadap kasus cerai gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar? (2) Bagaimana kemandirian perempuan PNS dalam kasus cerai gugat menurut fiqh? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dilakukan ketika dilakukan proses dan selama pengumpulan data penelitian, terutama observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik interaksi simbolik dalam struktur sosial. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh dan Aceh Besar memegang peranan penting dalam keputusan cerai gugat, dengan dampak yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketika prinsip-prinsip Islam terkait keseimbangan ekonomi dan harmoni dalam rumah tangga tidak terpenuhi, kemandirian ini dapat memicu gugatan cerai. Kedua, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti mu’āsyarah bi al-ma’rūf dan mubadalah, menjadi pemicu gugatan cerai. Perlakuan baik, adil, dan komitmen terhadap perjanjian (akad nikah) menjadi penting untuk menjaga stabilitas pernikahan, di mana kemandirian perempuan memegang peran dalam menekankan prinsip-prinsip ini. Ketiga, interaksi kompleks antara kemandirian ekonomi, sosial, psikologis, dan intelektual seorang perempuan menciptakan dinamika rumah tangga yang memengaruhi keputusan cerai gugat. Faktor-faktor ini saling terkait dan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan pernikahan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Novelty penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian perempuan PNS memiliki dampak signifikan terhadap kasus cerai gugat, serta perlunya modernisasi konsep “mu’syarah bi al-ma’ruf” dan “mubadalah” dalam fiqh Islam sebagai renspon realitas kontemporer. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian fiqh, khususnya yang berkaitan dengan status dan kedudukan wanita karir dalam Islam. Dibutuhkan pengembangan fiqh kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial, terutama dalam mengakomodasi hak dan kebutuhan perempuan PNS, termasuk dinamika pekerjaan, kemandirian, dan perubahan norma sosial terkait gender.