Pada tahun 2023 di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya mengalami keterlambatan penetapan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yaitu pada tanggal 9 maret 2023. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belaja Gampong ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat dua permasalahan pokok dalam penelitian ini: pertama Apakah tahapan pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kedua Kesesuaian Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup menurut Fiqh Dusturiyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris dengan jenis penelitian Kualitatif. Sumber data yang penulis peroleh yaitu dari DPMG Pidie jaya, dan perangat Gampong Reudeup. Hasil akhir dalam penelitian ini yaitu Pertama, proses pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Gampong Reudeup sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundangan. Namun ada satu langkah yang terlewatkan dalam proses pembentukan qanun tersebut, yaitu Keuchik dan Tuha Peut Gampong tidak melibatkan masyarakat dalam musrembang. Kedua, Ditinjau dari Fiqh Dusturiyah Kunci keberhasilan pembuatan Produk Qanun Gampong dengan menggunakan Prinsip Syura yaitu musyawarah. Hal ini yang tidak dijalankan oleh aparatur Gampong Reudeup dalam proses pembentukan Qanun Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.