Dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur, pertama adalah melalui jalur partai politik, jalur kedua melalui calon independen. Pasal 68 UUPA menyebutkan untuk calon independen harus memperoleh dukungan 3% dalam bentuk KTP, berbeda halnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai kepala daerah jika memenuhi syarat dukungan 6% hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Terdapat perbedaan ketentuan terkait dukungan terhadap calon independen antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersbut menjadi problem yang menjadi focus penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme penetapan persentase dukungan calon kepala daerah jalur inependen yang ditempuh KIP Aceh, bagaimana pihak KIP Aceh dalam menetapkan keabsahan calon independen melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan bagaimana perspektif KIP Aceh dalam mensinergikan perbedaan yang menjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan library research dan field research. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme penetapan dukungan calon kepala daerah jalur independen yang ditempuh oleh KIP Aceh sesuai dengan norma pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan dalam penetapan keabsahan calon independen harus merujuk pada pasal 68 yang mengharuskan memperoleh dukungan 3% dari jumlah penduduk. Bahwa dari perspektif KIP Aceh kedua Undang-Undang tersebut bisa dikatakan sederajat dalam tatanan hierarki perundang-undang nasional sesuai dengan teori lex superior derogate legi inferior.