Pembagian hak royalti yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai bagian dari harta bersama oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat menjadi presiden baru dalam hukum perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit royalti bagian dari harta bersama, permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti dengan pertanyaan penelitiannya ialah bagaimanakah konsep harta bersama pasca perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, mengapakah majelis hakim mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, dan bagaimanakah mekanisme pembagian harta bersama dari hak royalti pasca perceraian dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data di analisa dengan mencermati asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, royalti termasuk benda yang tidak berwujud dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan. Kedua, pertimbangan majelis hakim dalam mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama didasarkan fakta hukum dan bukti-bukti selama persidangan. Ketiga, mekanisme pembagian hak royalti ditentukan berdasarkan aturan dalam KHI, dengan bagian seperdua bagi masing-masing pihak. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa, penetapan keputusan hakim mengkategorikan royalti tidak bertentangan dengan aturan norma-norma hukum dalam undang-undang.