Penggunaan Alat Peraga Kampanye atau APK dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRK) Kota Banda Aceh Tahun 2019 menjadi alat calon kandidat dalam mempromosikan dirinya dan program unggulan dalam masa kampanye di berbagai fasilitas umum. Namun, penempatan APK sering dilakukan pada tempat-tempat yang tidak sesuai aturan yang telah ditentukan dan harus ditertibkan oleh lembaga Panitia Pengawas Pemilih atau Panwaslih Kota Banda Aceh. Dalam setiap aktivitasnya, Panwaslih Kota Banda Aceh menemui beberapa tantangan yang menghambat aktivitas penindakan APK tersebut. Beberapa hal yang ingin dijelaskan dalam tulisan ini adalah : Pertama, mengenai tantangan Panwaslih Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan penertiban APK pada Pemilihan Umum Anggota DPRK Kota Banda Aceh Tahun 2019. Kedua, mengenai konsekuensi terhadap calon kandidat yang melanggar peraturan APK pada Pemilu Anggota DPRK Kota Banda Aceh Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi non partisipan, dokumentasi dan kepustakaan, dan wawancara mendalam terhadap pihak Panwaslih Kota Banda Aceh, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Kecamatan Lueng Bata dan Baiturrahman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP/WH, Masyarakat dan Anggota DPRK Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tantangan Panwaslih Kota Banda Aceh dalam penindakan pelanggaran APK dikarenakan beberapa sebab yaitu dikarenakan bertambahnya peserta pemilu 2019 berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatkan jumlah pelanggaran APK serta penyelenggaran pemilu serentak membuat tidak efektifnya kegiatan pengawasan dan penertiban APK yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh, masih rendahnya komitmen calon kandidat dalam menaati aturan Panwaslih, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, adanya batasan wewenang Panwaslih dan terbatasnya peralatan dalam penindakan APK, keterbatasan anggaran dalam penindakan, keberadaan kelompok premanisme tertentu dan timses yang mengawal APK kandidat.