Putusan No. 204/Pdt.G/2023/Ms.Bna, memutuskan menolak gugatan penggugat dan eksepsi tergugat terhadap perlawanan lelang, dan dalam pertimbangannya majelis hakim menilaibahwa gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga pelelangan objek jaminan yang dilakukan oleh manajemen BSI dan KPKNL sesuai dengan ketentuan UU. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis kembali mengapa hakim menolak gugatan penggugat dan eksepsi tergugat dan pertimbangan hakim tentang perlawanan lelang pada pembiayaan musyārakah mutanāqishah ma’a al-ijārah di Bank BSI KCP Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian case studie dengan menggunakan data kualitatif dengan bentuk dokumentasi dari Putusan No. 204/Pdt.G/2023/Ms.Bna. Hasil dari penelitian bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh menolak gugatan ini karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat sehingga pelelangan yang dilakukan oleh pihak tergugat adalah sah menurut hukum. Kemudian Putusan ini dengan tegas menolak seluruh permohonan penggugat terkait sengketa perlawanan lelang pada pembiayaan musyārakah mutanāqishah ma’a al-ijārah. Pihak majelis hakim memandang bahwa pihak penggugat telah melakukan wanprestasi dalam perkara ini dan harus menanggung konsekuensinya secara patut. Eksepsi tergugat juga ditolak karena alasan prematuritas dianggap tidak cukup kuat. Dalam Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan menyatakan putusan memenuhi asas keadilan serta audi et alteram partem. Namun, terdapat kelemahan pada pertimbangan hukum terkait dengan keadaan darurat akibat pandemi Covid-19. Kemudian majelis hakim juga tidak memperhatikan akad musyārakah mutanāqishah ma’a al-ijārah yang berbasis profit loss sharing. Dalam putusan ini, nasabah debitur menanggung kerugian, sementara Bank BSI tetap memperoleh keuntungan, meskipun usaha debitur dalam keadaan force majeure.