Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Syari‟at Islam, terutama dalam mengatasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari‟at Islam. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004, lembaga ini memiliki tanggung jawab khusus dalam mengawasi pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayah. Namun demikian, masih terdapat berbagai pelanggaran Syari‟at Islam yang terus terjadi, salah satunya adalah fenomena judi online yang semakin marak di Kota Banda Aceh, khususnya dalam bentuk penjualan chip game. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam upaya memberantas judi online. Selain itu, penelitian ini juga meneliti upaya pengawasan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi tersebut serta menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli chip game online sangat mudah dilakukan. Dengan modal yang relatif kecil, penjualan chip game dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game adalah melalui pengawasan yang ketat. Namun, efektivitas pengawasan ini belum optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah, serta kurangnya bukti-bukti yang mendukung tindakan pengawasan. Kesimpulannya bahwa meskipun Wilayatul Hisbah telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan meminimalisir praktik judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh, namun upaya tersebut belum efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan kesulitan dalam mendapatkan bukti yang memadai. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam mengatasi masalah judi online di wilayah tersebut.